Jakarta (ANTARA News) - Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah eksplisit menyatakan bahwa alasan pembatalan kunjungannya ke Belanda adalah peradilan terhadap Presiden RI atas usulan RMS, sejumlah media Belanda --Algemeen Dagblad, De Volskrant dan Nederlands Dagblad-- melaporkan ketidaksukaan Indonesia kepada Geert Wilders-lah yang menjadi alasan di balik itu.
Mengutip sejumlah sumber di Belanda yang terlibat langsung dalam rencana kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda, Harian Nederlands Dagblad menyebut turut sertanya pemimpin ultrakanan anti Islam Geert Wilders dalam pemerintahan Belanda sekarang adalah alasan sebenarnya dari penundaan kunjungan ke Belanda itu.
"Alasan akan ditangkap hanyalah pengalih, alasan sebenarnya adalah Presiden Indonesia mempermasalahkan pandangan anti Islam Geert Wilders dan peran PVV (partainya Wilders) dalam kabinet baru," tulis Nederlands Dagblad (9/10).
Pemimpin Partai Demokrat 66 yang berhaluan sosial liberal progresif, Stientje van Veldhoven, menduga bahwa pembatalan kunjungan itu ada hubungannya dengan PVV dan Wilders.
"Boleh jadi pemerintahan baru (Belanda yang melibatkan PVV) adalah alasannya. Kerjasama dengan PVV itu sulit diterangkan kepada negara lain. Kami memahami apa itu toleransi, namun di sisi lain negara-negara lain melihat PVV masuk pemerintahan," kata Van Veldhoven.
Sementara itu, Algemeen Dagblad memberitakan Geert Wilders bereaksi keras terhadap pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda.
"Apapun alasannya, saya tak akan menangisi Yudhoyono tidak jadi ke Belanda. Dia telah mem-persona non grata-kan saya sebelumnya," kata Wilders.
Menurut Algemeen Dagblad, pada 2008, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status "persona non grata" (orang yang tak disukai) kepada Wilders.
Wilders tidak diterima di negara berpenduduk muslim terbesar dunia itu (Indonesia) karena filmnya (yang kontroversial) Fitna, demikian Algemeen Dagblad.
Beberapa waktu lalu, Dubes Indonesia di Belanda, Fanny Habibie, mengkritik keras Wilders yang direspon Wilders dengan mendesak Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen untuk memanggil Habibie.
Mengutip sejumlah sumber di Belanda yang terlibat langsung dalam rencana kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda, Harian Nederlands Dagblad menyebut turut sertanya pemimpin ultrakanan anti Islam Geert Wilders dalam pemerintahan Belanda sekarang adalah alasan sebenarnya dari penundaan kunjungan ke Belanda itu.
"Alasan akan ditangkap hanyalah pengalih, alasan sebenarnya adalah Presiden Indonesia mempermasalahkan pandangan anti Islam Geert Wilders dan peran PVV (partainya Wilders) dalam kabinet baru," tulis Nederlands Dagblad (9/10).
Pemimpin Partai Demokrat 66 yang berhaluan sosial liberal progresif, Stientje van Veldhoven, menduga bahwa pembatalan kunjungan itu ada hubungannya dengan PVV dan Wilders.
"Boleh jadi pemerintahan baru (Belanda yang melibatkan PVV) adalah alasannya. Kerjasama dengan PVV itu sulit diterangkan kepada negara lain. Kami memahami apa itu toleransi, namun di sisi lain negara-negara lain melihat PVV masuk pemerintahan," kata Van Veldhoven.
Sementara itu, Algemeen Dagblad memberitakan Geert Wilders bereaksi keras terhadap pembatalan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Belanda.
"Apapun alasannya, saya tak akan menangisi Yudhoyono tidak jadi ke Belanda. Dia telah mem-persona non grata-kan saya sebelumnya," kata Wilders.
Menurut Algemeen Dagblad, pada 2008, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status "persona non grata" (orang yang tak disukai) kepada Wilders.
Wilders tidak diterima di negara berpenduduk muslim terbesar dunia itu (Indonesia) karena filmnya (yang kontroversial) Fitna, demikian Algemeen Dagblad.
Beberapa waktu lalu, Dubes Indonesia di Belanda, Fanny Habibie, mengkritik keras Wilders yang direspon Wilders dengan mendesak Menteri Luar Negeri Maxime Verhagen untuk memanggil Habibie.
0 komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR ANDALAH YANG KAMI BUTUHKAN.