Surabaya (ANTARA News) - Aksi penipuan menjelang pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di Provinsi Jawa Timur mulai marak.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto di Surabaya, Selasa, mengaku dalam beberapa hari terakhir banyak didatangi beberapa korban penipuan.
"Mereka telah mengeluarkan uang Rp25 juta hingga Rp75 juta dengan membawa surat dari BKD dan ada tanda tangan saya," katanya.
Ia menyatakan, surat yang berisi tentang penerimaan CPNS tanpa melalui tes dan menjadi pegawai honorer tersebut palsu.
"Makanya, kami mengimbau masyarakat agar tetap hati-hati, meskipun yang datang orang yang mengaku-ngaku pegawai BKD," katanya.
Menurut dia, penerimaan CPNS yang akan dibuka mulai 12 November 2010 itu melalui tes umum dan rekrutmen dari kalangan pegawai honorer.
Akmal menambahkan, penipuan tersebut marak terjadi di Malang, Pamekasan, Ngawi, Pasuruan, dan Kediri. Di Pamekasan, korbannya langsung melapor kepada pihak kepolisian setempat.
Dia mengetahui hal itu melalui surat dari Polres Pamekasan yang menanyakan adanya surat pemanggilan penetapan CPNS dari BKD Jatim.
"Surat dari Polres Pamekasan sudah kami jawab. Intinya BKD tidak pernah membuat dan menandatangani surat panggilan penempatan CPNS di Pamekasan," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa di Pamekasan ada 10 orang yang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS, di antaranya berinisial TS bergelar D-2 PGSD, HES (sarjana S-1 Ekonomi), BNN (D-3 Keperawatan), dan DSE (D-2 PGSD).
Semua korban penipuan tersebut, kata Akmal, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25 juta. Jika sudah menjadi PNS, maka korban diwajibkan membayar lagi sebesar Rp50 juta.
"Untuk biaya administrasinya saja, kalau jumlah korbannya sepuluh orang, berarti penipu tersebut mendapatkan uang Rp250 juta," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga meminta masyarakat mewaspadai dan tidak tergoda rayuan oknum yang mengaku bisa menjadikan seseorang sebagai CPNS melalui jalur kilat.
Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota menggandeng lembaga berkompeten seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam melaksanakan tes CPNS.
"Dengan menggandeng lembaga berkompeten, penipuan seperti yang pernah terjadi di Kota Kediri tidak akan pernah terulang," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto di Surabaya, Selasa, mengaku dalam beberapa hari terakhir banyak didatangi beberapa korban penipuan.
"Mereka telah mengeluarkan uang Rp25 juta hingga Rp75 juta dengan membawa surat dari BKD dan ada tanda tangan saya," katanya.
Ia menyatakan, surat yang berisi tentang penerimaan CPNS tanpa melalui tes dan menjadi pegawai honorer tersebut palsu.
"Makanya, kami mengimbau masyarakat agar tetap hati-hati, meskipun yang datang orang yang mengaku-ngaku pegawai BKD," katanya.
Menurut dia, penerimaan CPNS yang akan dibuka mulai 12 November 2010 itu melalui tes umum dan rekrutmen dari kalangan pegawai honorer.
Akmal menambahkan, penipuan tersebut marak terjadi di Malang, Pamekasan, Ngawi, Pasuruan, dan Kediri. Di Pamekasan, korbannya langsung melapor kepada pihak kepolisian setempat.
Dia mengetahui hal itu melalui surat dari Polres Pamekasan yang menanyakan adanya surat pemanggilan penetapan CPNS dari BKD Jatim.
"Surat dari Polres Pamekasan sudah kami jawab. Intinya BKD tidak pernah membuat dan menandatangani surat panggilan penempatan CPNS di Pamekasan," katanya.
Dia mengungkapkan bahwa di Pamekasan ada 10 orang yang menjadi korban penipuan perekrutan CPNS, di antaranya berinisial TS bergelar D-2 PGSD, HES (sarjana S-1 Ekonomi), BNN (D-3 Keperawatan), dan DSE (D-2 PGSD).
Semua korban penipuan tersebut, kata Akmal, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp25 juta. Jika sudah menjadi PNS, maka korban diwajibkan membayar lagi sebesar Rp50 juta.
"Untuk biaya administrasinya saja, kalau jumlah korbannya sepuluh orang, berarti penipu tersebut mendapatkan uang Rp250 juta," katanya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo juga meminta masyarakat mewaspadai dan tidak tergoda rayuan oknum yang mengaku bisa menjadikan seseorang sebagai CPNS melalui jalur kilat.
Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota menggandeng lembaga berkompeten seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam melaksanakan tes CPNS.
"Dengan menggandeng lembaga berkompeten, penipuan seperti yang pernah terjadi di Kota Kediri tidak akan pernah terulang," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar
KOMENTAR ANDALAH YANG KAMI BUTUHKAN.